Pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat Mandek karena Terkendala Status Lahan

Selasa, 18 November 2025 - 20:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para siswa baru mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat, Selasa (15/7/2025

Para siswa baru mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat, Selasa (15/7/2025

LOMBOKEDITOR.COM– Progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali tersendat. Hingga kini, pembangunan belum dapat dimulai karena lahan seluas 8,5 hektare yang disiapkan sebagai lokasi sekolah masih berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Winengan, mengatakan lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemkab sudah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pertanian untuk mencabut status KP2B agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan.

Baca Juga :  Pemprov NTB Komitmen Wujudkan Pertambangan Rakyat untuk Dikelola Koperasi

“Tinggal menunggu persetujuan di Kementerian Pertanian untuk melepas status KP2B itu,” ujar Winengan, Selasa (18/11/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, proses pencabutan status KP2B membutuhkan waktu karena lahan tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :  Dari Jalan hingga Pesisir, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Akses Warga Sumbawa

“KP2B ini juga kebijakan Presiden untuk ketahanan pangan, sementara Sekolah Rakyat juga jadi atensi Presiden,” tambahnya.

Pemerintah daerah berharap keputusan pelepasan status lahan segera keluar agar pembangunan sekolah dapat dimulai sesuai target. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera, termasuk di wilayah Lombok Barat.***

Berita Terkait

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi
Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan
MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo
Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif
PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan
Polda NTB Ungkap Tujuh Kasus Penyalahgunaan BBM, 4.419 Liter Pertalite Disita
BAZNAS NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Mahyani dan Gerobak Produktif
Terpeleset Saat Mendaki, Remaja 14 Tahun Dievakuasi Tim SAR dari Bukit Pergasingan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi

Minggu, 1 November 2026 - 15:39 WIB

Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:27 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:19 WIB

Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:10 WIB

PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB