LOMBOKEDITOR.COM– Progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali tersendat. Hingga kini, pembangunan belum dapat dimulai karena lahan seluas 8,5 hektare yang disiapkan sebagai lokasi sekolah masih berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Winengan, mengatakan lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemkab sudah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pertanian untuk mencabut status KP2B agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan.
“Tinggal menunggu persetujuan di Kementerian Pertanian untuk melepas status KP2B itu,” ujar Winengan, Selasa (18/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proses pencabutan status KP2B membutuhkan waktu karena lahan tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“KP2B ini juga kebijakan Presiden untuk ketahanan pangan, sementara Sekolah Rakyat juga jadi atensi Presiden,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap keputusan pelepasan status lahan segera keluar agar pembangunan sekolah dapat dimulai sesuai target. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera, termasuk di wilayah Lombok Barat.***











































