LOMBOKEDOTOR.COM – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi masuk sebagai nominator dalam penilaian kota percontohan antikorupsi tahun 2025 setelah meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 76 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan bahwa untuk meraih predikat kota percontohan antikorupsi, Kota Mataram harus mampu mencapai nilai 90 dalam penilaian yang dilakukan pada Senin (17/11/2025).
“Untuk menjadi kota percontohan antikorupsi, Kota Mataram harus meraih nilai 90,” ujarnya di sela penilaian indikator kabupaten/kota antikorupsi di Mataram.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam proses seleksi, Kota Mataram berhasil menembus tiga besar kabupaten/kota dengan nilai MCP tertinggi secara nasional bersama Kabupaten Minahasa dan Kota Blitar. Ketiga daerah tersebut dianggap paling siap karena telah mencapai nilai MCP di atas 70 persen. Bahkan, capaian Kota Mataram tercatat lebih tinggi dibandingkan MCP Pemerintah Provinsi NTB yang berada di angka 57.
Selain nilai MCP, aspek lain yang menjadi perhatian KPK adalah kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta tidak adanya kepala daerah maupun pimpinan OPD yang terlibat kasus korupsi baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
“Ketiga kabupaten/kota ini berhasil mencapai tahap akhir setelah menyisihkan sekitar 20 daerah lainnya,” kata Wawan.
Apabila mampu menembus nilai 90, Kota Mataram dapat menyusul empat daerah lainnya yang telah ditetapkan sebagai kota/kabupaten percontohan antikorupsi pada 2024, seperti Surakarta dan Payakumbuh.
Wawan berharap upaya pembinaan yang telah dilakukan KPK mampu mendorong Mataram meraih status kota percontohan antikorupsi.
“Setelah ditetapkan, berbagai aktivitas korupsi tidak boleh ada. Termasuk pungutan liar, uang terima kasih, dan bentuk pungutan lainnya. Komitmen bersama sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap laporan dugaan korupsi harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penilaian ini menjadi langkah penting bagi Mataram untuk memperkuat integritas birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.***











































