LOMBOKEDITOR.COM – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak untuk menutupi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan menaikkan pajak justru berpotensi membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan.
“Menambah pajak bukan pilihan, karena itu akan memberatkan masyarakat. Pilihannya adalah daerah aktif mengusulkan pembangunan melalui dana pusat, baik lewat Instruksi Presiden (Inpres) maupun Bantuan Presiden (Banpres),” ujar Jazilul saat berkunjung ke Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kebijakan fiskal nasional tahun ini mengalami penyesuaian besar, termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk seluruh daerah. Namun demikian, pemerintah pusat tetap membuka ruang pendanaan baru melalui skema Inpres dan Banpres guna menjamin pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi Pemda jangan terburu-buru menaikkan pajak, tapi jemput peluang anggaran dari pusat. Banyak kebutuhan daerah seperti infrastruktur, irigasi, dan kesehatan yang bisa dibiayai lewat Inpres dan Banpres,” jelas Jazilul.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan dari dana pusat dapat melibatkan perusahaan serta tenaga kerja lokal.
“Kita ingin uang pembangunan yang beredar di daerah dinikmati oleh masyarakat daerah sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik arahan Banggar DPR RI tersebut. Ia mengakui bahwa pemangkasan TKD berdampak langsung pada berkurangnya proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.
Menurut Iqbal, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2026 dipastikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat melibatkan kontraktor lokal dalam proyek-proyek strategis nasional agar ekonomi daerah tetap bergerak.
“Kontraktor lokal kita banyak yang berkualitas. Kalau dilibatkan dalam proyek-proyek pusat seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Kampung Nelayan, maka dampaknya akan besar bagi ekonomi daerah,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Jazilul Fawaid ke NTB merupakan bagian dari agenda Banggar DPR RI dalam memantau dampak penyesuaian kebijakan fiskal nasional terhadap keuangan daerah sekaligus memperkuat komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.***











































