LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan progres pembangunan infrastruktur di daerah berjalan sesuai rencana. Hingga September 2025, tercatat 90 persen paket proyek sudah terkontrak dan siap dikerjakan di berbagai wilayah NTB.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, menyampaikan capaian tersebut meliputi sejumlah proyek strategis di bidang Bina Marga dan Irigasi. “Dari sejumlah paket di PUPR NTB, 90 persen sudah terkontrak, termasuk enam paket di Bina Marga dan Irigasi,” ujarnya di Mataram, Kamis (25/9).
Beberapa proyek yang telah terkontrak antara lain:
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekonstruksi ruas Jalan Simpang Tano – Simpang Seteluk, Sumbawa Barat senilai Rp31,7 miliar dengan waktu pelaksanaan 105 hari untuk dua jalur empat lajur sepanjang 3,8 kilometer.
Rekonstruksi ruas Jalan Tanjung Geres – Pohgading – Pringgabaya, Lombok Timur senilai Rp26,9 miliar, meningkatkan lebar jalan provinsi dari 4,5 meter menjadi 6 meter dengan panjang 4 kilometer serta penanganan sporadis sepanjang 11 kilometer.
Penanganan long segmen ruas jalan Lenangguar – Lunyuk, Sumbawa senilai Rp19,05 miliar untuk memperbaiki dua titik longsor.
Pemeliharaan berkala jalan di Pulau Lombok senilai Rp3,59 miliar.
Pergantian Jembatan Doro O’o, Kabupaten Bima senilai Rp6,16 miliar.
Pergantian Jembatan Selong Belanak, Desa Mekar Sari, Lombok Tengah senilai Rp3,6 miliar dengan waktu pelaksanaan 90 hari.
Sadimin menegaskan pihaknya menargetkan semua paket dikerjakan tepat waktu. “Harapan kita paket-paket ini bisa dikebut dengan sisa waktu tiga bulan tanpa mengurangi kualitas, mengingat tahun-tahun sebelumnya ada proyek yang molor hingga lima bulan,” tegasnya.
Selain proyek yang sudah berjalan, PUPR NTB juga sedang menyiapkan proyek strategis baru berupa jalan bypass port to port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Proyek ini kini masuk tahap studi kelayakan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan alokasi anggaran Rp5 miliar.
“Anggaran awalnya disiapkan untuk studi kelayakan jalan tol, tapi karena belum memungkinkan, sementara dialihkan untuk proyek jalan bypass,” jelas Sadimin.
Ia juga menambahkan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah meninjau langsung beberapa proyek di lapangan. Dalam arahannya, gubernur menekankan agar kontraktor mematuhi ketentuan teknis sehingga proyek dapat selesai sesuai jadwal dan segera dimanfaatkan masyarakat***











































