Ketua HMI Mataram Kritik Pembangunan Kantor Wali Kota Rp250 Miliar: Transparansi Lemah, Rakyat Terabaikan

Senin, 8 September 2025 - 16:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang

LOMBOKEDITOR.COM – Rencana pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp240–250 miliar kembali menuai sorotan.

Kali ini, kritik datang dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti, yang menilai proyek tersebut sarat persoalan mulai dari transparansi anggaran, sengketa lahan, hingga soal prioritas pembangunan.

Menurut Elang , pemerintah kota gagal memberikan penjelasan rinci terkait alokasi anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tahap awal memang dianggarkan Rp58 miliar pada APBD 2025, tetapi publik tidak pernah diberi rincian detail: berapa biaya per item, siapa pemenang tender, dan sejauh mana melibatkan tenaga kerja lokal.

Baca Juga :  Kekeringan Ekstrem Landa NTB, Hari Tanpa Hujan di Bima Tembus 145 Hari

Tanpa keterbukaan, proyek sebesar ini rawan disusupi praktik mark up, kolusi, bahkan penyalahgunaan uang rakyat,” tegasnya, Senin (8/9/2025).

Selain itu, masalah lahan juga belum tuntas. Ia mencontohkan masih adanya 6 are lahan di depan lokasi pembangunan yang belum dibebaskan, termasuk konter HP Atlantis dan lapak pedagang buah milik dr. Mawardi.

“Ahli waris menolak nilai appraisal karena dinilai tidak adil. Pemerintah terkesan memaksakan proyek mewah berjalan, padahal hak rakyat kecil belum diselesaikan,” ujarnya.

ELang juga menyoroti persoalan prioritas pembangunan. Menurutnya, kondisi sekolah rusak, fasilitas kesehatan terbatas, serta angka kemiskinan yang masih tinggi justru membutuhkan perhatian lebih dibanding pembangunan kantor baru.

Baca Juga :  BMKG: Hujan Lebat Diprediksi Guyur NTB Mulai Akhir Oktober 2025

“Apa urgensinya membangun kantor megah bernilai ratusan miliar di tengah rakyat yang masih susah? Apakah lebih penting kantor baru dibanding kualitas hidup masyarakat?” kritiknya.

HMI Mataram, kata Elang , menegaskan bahwa pembangunan seharusnya berpijak pada asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat kecil.

“Jika proyek ini terus dipaksakan tanpa membuka data anggaran secara detail dan tanpa menyelesaikan masalah lahan, maka pemerintah tidak hanya menyalahi prinsip tata kelola yang baik, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat,” tutupnya.***

Berita Terkait

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi
Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan
MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo
Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif
PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan
Polda NTB Ungkap Tujuh Kasus Penyalahgunaan BBM, 4.419 Liter Pertalite Disita
BAZNAS NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Mahyani dan Gerobak Produktif
Terpeleset Saat Mendaki, Remaja 14 Tahun Dievakuasi Tim SAR dari Bukit Pergasingan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi

Minggu, 1 November 2026 - 15:39 WIB

Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:27 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:19 WIB

Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:10 WIB

PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB