Mulut Ember, Sekdis Dikbud Lotim Dikritik HIMPAUDI dan DPRD 

Selasa, 12 Agustus 2025 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur, Usman

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur, Usman

LOMBOKEDITOR – Sikap dan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdis Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, Jumadil, memantik gelombang kritik dari berbagai pihak. Dinilai terlalu sering bicara di publik dan mengumbar persoalan internal, Jumadil kini menjadi sorotan Ketua HIMPAUDI Lombok Timur hingga Anggota DPRD.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur, Usman menegaskan bahwa seorang Sekdis memiliki tugas strategis dalam mendukung kepala dinas, terutama di bidang administrasi dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, sikap terlalu banyak bicara di ruang publik justru berpotensi memicu salah paham dan menciptakan kegaduhan.

“Sekdis itu mestinya fokus pada urusan keadministrasian. Jangan semua hal diumbar di publik , apalagi yang berada di luar kewenangan. Terlalu banyak bicara malah memicu masalah baru,” tegas Usman Selasa (12/8/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usman juga mengkritik komentar Sekdis terkait dana pokok pikiran (pokir) dari DPRD Lombok Timur untuk lembaga pendidikan. Menurutnya, dana pokir adalah bentuk kepedulian wakil rakyat yang seharusnya diapresiasi, bukan dipertentangkan. “Ini program baik untuk sekolah, jadi semua pihak harus mendukung,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dunia pendidikan membutuhkan suasana kerja yang harmonis, sinergis, dan kondusif antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Polemik yang ditimbulkan oleh pernyataan terbuka pejabat dinas justru bisa menghambat program pendidikan, termasuk pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi fokus HIMPAUDI.

Baca Juga :  Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Oleh karena itu, Usman secara tegas meminta Bupati Lombok Timur untuk mengevaluasi kinerja Sekdis Dikbud. Evaluasi ini, menurutnya, penting dilakukan agar ke depan para pejabat di lingkup dinas mampu menjaga etika komunikasi publik dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Bupati perlu memastikan pejabat yang duduk di dinas pendidikan paham betul tugas dan fungsinya. Jangan semua diucapkan ke publik tanpa mempertimbangkan dampaknya. Pendidikan ini soal masa depan anak-anak kita, jadi jangan sampai kepentingan mereka terganggu oleh polemik yang tidak perlu,” pungkas.nya.

Pernyataan senada juga disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Lombok Timur, Saifullah. Ia menegaskan bahwa Sekdis memiliki tugas utama dalam mengurus administrasi dinas dan mendukung kepala dinas menjalankan kebijakan, bukan mengumbar pernyataan atau mengomentari kebijakan legislatif di ruang publik.

“Semua permasalahan internal harus dibicarakan dalam forum resmi, seperti rapat koordinasi. Bukan diumbar di media yang bisa memicu persepsi negatif di masyarakat,” tegas Saifullah.

Baca Juga :  Wabup Lombok Timur Apresiasi Sinergi Desa Bagek Payung Selatan dan Sharing Happiness Meriahkan HUT RI ke-80

Menurutnya, hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah sudah diatur jelas dalam mekanisme pemerintahan, di mana DPRD berhubungan langsung dengan bupati sebagai pihak eksekutif. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika seorang pejabat eselon di dinas mengeluarkan komentar yang terkesan mengkritik kebijakan dewan secara terbuka.

“Yang boleh mengkritik DPRD adalah masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi kalau pejabat dinas, apalagi Sekdis, sebaiknya fokus pada tupoksinya,” ujarnya.

Saifullah menambahkan, keharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif adalah kunci kelancaran pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan. Polemik yang tidak perlu hanya akan menguras energi dan menghambat program yang sudah direncanakan

Merespons situasi ini, DPRD Lombok Timur bergerak cepat. Melalui surat resmi bernomor 100.1.4.4/91/DPRDIW2025 tertanggal 12 Agustus 2025, Dewan memanggil Pimpinan DPRD, Komisi II, Komisi IV, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekdis Dikbud, serta para kepala bidang terkait untuk hadir dalam rapat kerja.

Rapat tersebut akan digelar pada Kamis, 14 Agustus 2025, pukul 09.30 Wita di Kantor DPRD Lombok Timur, dengan agenda utama klarifikasi pelayanan dan data fasilitas pendidikan sekolah negeri maupun swasta.***

 

Berita Terkait

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi
Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan
MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo
Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif
PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan
Polda NTB Ungkap Tujuh Kasus Penyalahgunaan BBM, 4.419 Liter Pertalite Disita
BAZNAS NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Mahyani dan Gerobak Produktif
Terpeleset Saat Mendaki, Remaja 14 Tahun Dievakuasi Tim SAR dari Bukit Pergasingan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi

Minggu, 1 November 2026 - 15:39 WIB

Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:27 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:19 WIB

Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:10 WIB

PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB