LOMBOKEDITOR – DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti masih adanya bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak tepat sasaran. Sejumlah warga kurang mampu tidak tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara warga yang tergolong mampu justru masuk dalam daftar penerima.
Wulandari, warga Mataram, mengungkapkan dirinya pernah mengajukan permohonan sebagai penerima PKH, namun ditolak oleh kader setempat karena dianggap sebagai pendatang. Padahal, ia telah tinggal di Mataram lebih dari 20 tahun dan memiliki KTP domisili setempat.
“Saya sempat ajukan ke salah satu kader, tapi dibilang tidak usah daftar karena saya pendatang. Padahal sudah 20 tahun tinggal di sini dan KTP saya juga sudah Mataram,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ibu satu anak itu berharap masih ada peluang untuk mendaftar kembali, mengingat kondisi ekonominya yang serba kekurangan.
“Semoga bisa dapat, bisa bantu kebutuhan rumah juga. Besok saya mau tanya-tanya ke kelurahan, gimana caranya biar bisa dapat bantuan,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menjelaskan bahwa warga yang ingin mendaftar sebagai penerima bansos dapat melakukannya melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung ke kelurahan dan kantor Dinas Sosial.
“Kalau secara kasat mata memang layak, mekanismenya bisa lewat aplikasi atau datang langsung ke kelurahan atau kantor Dinsos,” jelas Samsul.
Ia menambahkan bahwa calon penerima bansos wajib masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan resmi Kemensos.
“Misalnya pada desil 1, artinya penghasilan di bawah Rp800 ribu per bulan, atau masuk kategori sangat miskin atau miskin ekstrem. Kalau semua kriteria terpenuhi, akan kami usulkan ke kementerian,” tambahnya.
Proses pengusulan hingga keluarnya keputusan dari Kemensos disebut memerlukan waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, menyebut bahwa permasalahan bansos tak tepat sasaran ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan dalam proses pendataan dan distribusi.
“Banyak warga merasa berhak menerima, tapi tak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, yang tak layak justru menerima. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pendataan maupun distribusinya,” ujar Herman.
Berdasarkan data Dinsos per Mei 2025, jumlah keluarga yang terdata dalam DTSEN di Kota Mataram mencapai 139.535 keluarga, atau 448.175 jiwa. Rinciannya antara lain:
Desil 1: 10.748 keluarga
Desil 2: 11.078 keluarga
Desil 3: 13.089 keluarga
Desil 4: 13.722 keluarga
Desil 5: 15.183 keluarga











































