LOMBOKEDITOR.COM- Penyusunan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025-2029 ditekankan oleh Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, agar mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Pedoman penyusunan RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen, sehingga harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing,” ujar Hassanudin dalam kickoff meeting Forum Perangkat Daerah di Kantor Bappeda NTB, Rabu (12/2/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, pembangunan harus berorientasi pada program (program oriented) dibanding anggaran (budget oriented). Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata dunia.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima visi sasaran dalam RPJMD ini mencakup peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pencapaian nol emisi dan efek rumah kaca, serta penguatan kepemimpinan daerah.
Gubernur juga menekankan pentingnya validasi data mikro dalam pembangunan berbasis desa agar target RPJMD 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta dokumen perencanaan dari pusat hingga kabupaten/kota.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., mengungkapkan bahwa identifikasi isu strategis dilakukan bersama tim transisi pemerintahan baru. Ada tujuh misi, sepuluh program unggulan, dan 19 kegiatan prioritas dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan RPJMD.
“Rancangan dokumen ini akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah rencana pembangunan berikutnya setelah kickoff ini,” katanya.
Sepuluh program unggulan NTB dalam lima tahun mendatang meliputi NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance, serta NTB Connected.
Secara umum, Iswandi memaparkan bahwa dalam dua dekade terakhir, NTB masih menghadapi tantangan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang baru mencapai separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, serta Indeks Risiko Penanganan Bencana yang masih merah. Selain itu, kapasitas fiskal di tiga kabupaten/kota masih tergolong rendah.***











































