Tag: Bambang Mei Finarwanto

Kategori
Berita Mitra

Tidak Lelah, Mi6 Kunjungi Dompu Serap Aspirasi PKL Sebelum Perhelatan Pilgub NTB 2024

LOMBOKEDITOR.COM – Lembaga Kajian Sosial dan Politik kenamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Mi6 kembali melalukan roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Kepala Pilkada (Pilkada) NTB 2024.

Usai pada akhir pekan kemarin menyambangi Bumi Pariri Lema Bariri Sumbawa Barat, kali ini skuad Mi6 hadir di Kabupaten Dompu.

Di Kabupaten Dompu, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu.

Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid.

Pertemuan Mi6 dengan para PKL Dompu digelar di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/6/2024). Pertemuan berlangsung cair dan hangat. Para PKL tampak antusiasi menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Mi6.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu dalam sambutannya menerangkan, bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL.

Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.

PKL merupakan kelompok ‘rentan’ penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.

“Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Dompu,” kata Didu.

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi. PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur.

Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

“Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya didu mengatakan dalam kontek Pilgub NTB 2024 mendatang, sesungguhnya komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam kontestasi tersebut.

Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan disetiap daerah yang dipakai alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problem PKL agar bisa diendors oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak.

“PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai,” kata didu.

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Dompu.

“Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Dompu,” bebernya.

Di tempat yang sama, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam sambutannya berharap agar para PKL di Kabupaten Dompu memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini.

Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL.

“Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemkab Dompu untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembenaan yang selama ini diberkman Pemkab Dompu kepada PKL. Kami tetap berharap Pemda Dompu dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL,” tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.

Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

Isu Strategis dari PKL Kabupaten Dompu

Mengawali penyampaiannya, Ketua APKLI Kabuapten Dompu Supriadin memberikan uplause kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang telah datang ke Kabupaten Dompu.

“Dari lubuk hati yang paling dalam tentu kami mengacungi jempol kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 didampingi Pak Ketua APKLI NTB Abdul Majid yang telah hadir di Kabupaten Dompu,” bebernya.

Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para pedagang kaki lima. Pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih memperbaiki tata kelola PKL.

Tata kelola PKL ini menurutnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keindahan kota. Pihaknya juga mengungkao adanya rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Dompu kepada para PKL.

“Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL.

“Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal,” bebernya.

Selanjutnya Ketua APKLI Dompu menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan Makanan/Jajanan Tradisional khas Dompu seperti Timbu , Dahi, karencu, Manggemada, pangaha balu,ponte hala,karampi,le’de, saronco peke di pasar induk dompu maupun Lapak PKL di lokasi lainnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh pedagang jajanan khas dompu yakni Junari dan Shinta yang sehari-harinya berjualan panganan khas dompu.

“Saya jualan jajanan tradisional dompu sudah 4 tahun ini dan selalu habis terjual. Hal ini berarti warga dompu masih mencintai kuliner tradisional,” ujar Shinta dan Junari.

Terakhir, Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu. Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui ‘kekayaan kuliner’ Dompu.

Sementara itu, Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL. Bantuan modal menurutnya amat sangat dibutuhkan oleh para PKL.

“Ini yang menurut kami sangat urgent. bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman,” paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti ketidakteraturan pasar di Dompu. Khususnya yang ada di pusat kota. Menurutnya, pasar sebagai episentrum perekonomian masyarakat harus ditata.

“Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet,” bebernya.

Selain itu, salah satu keluhan yang juga disampaikan oleh para pedagang kaki lima adalah kenaikan harga bahan baku. Para pedagang ini menghadapi kesulitan karena harga bahan baku yang semakin mahal, sementara mereka harus menjaga agar harga jual tetap terjangkau bagi pembeli.

Hal ini menimbulkan tekanan keuangan bagi para pedagang kaki lima, yang mengandalkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.***

Kategori
Berita Mitra

Mi6 Gelar Roadshow Episode II di Pulau Sumbawa, Petakan Isu Strategis Pedagang Kaki Lima

LOMBOKEDITOR.COM – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.

”Pedagang Kaki Lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (22/6/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024. Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Roadshow ini merupakan episode kedua, setelah pada akhir Mei lalu, Mi6 juga telah melakukan pemetaan isu strategis serupa, yang menyasar dan melibatkan para jurnalis dan pekerja media dari seluruh Pulau Sumbawa.

Didu menjelaskan, PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan,” ucap Didu.

Saat ini kata Didu, di seluruh Indonesia, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60% dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja.

PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat.

Pada saat yang sama kata Didu, aktivitas ekonomi PKL mendorong pertumbuhan di sektor lain, seperti transportasi dan manufaktur kecil, yang menguntungkan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Masalahnya kata Didu, PKL sering kali beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan terutama yang terkait dengan penggunaan ruang.

Itu mengapa di banyak tempat, kadang terjadi pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.

”Roadshow ini ingin mendengar dari hati ke hati, apa yang dinginkan, apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Dengan mendengar kebutuhan dan suara mereka, pemerintah kita harapkan tidak menerapkan kebijakan yang keliru pada PKL yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial,” kata Didu.

Seluruh isu strategis yang muncul adalam roadshow ini akan dihimpun dan didokumentasikan oleh Mi6 secara tertulis, dan kemudian akan diberikan kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Misalnya, jika Pemilihan Gubernur NTB dimenangkan pasangan Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, maka hasil pemetaan isu strategis Mi6 ini akan langsung diberikan kepada pasangan yang merupakan perpaduan pemimpin dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.

Didu mencontohkan pula, mengingat Rohmi Djalilah merupakan pemimpin dari kalangan perempuan, maka hasil pemetaan isu strategis dari para PKL ini diharapkan pula dalam kepemimpinan Rohmi-Firin di NTB lima tahun mendatang, akan melahirkan kebijakan yang memihak dan memberdayakan para pedagang kaki lima dari kaum perempuan.

Kekuatan Suara Kolektif

Tak hanya melulu dari sisi ekonomi. PKL juga kata Didu, memiliki peran sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat.

Hal itu menjadikan PKL bukan hanya sekadar penjual, tetapi juga berfungsi sebagai titik fokus komunitas.

Didu mengatakan, tempat di mana PKL beroperasi dan berjualan, sering kali menjadi pusat interaksi sosial bagi berbagai komunitas.

Hal tersebut pada akhirnya memperkuat jaringan sosial dan solidaritas. Pada saat yang sama, PKL juga menyediakan akses mudah ke barang dan jasa, terutama di daerah yang mungkin kekurangan fasilitas dan jaringan ritel formal.

Dalam konteks politik pun, tak ada satu pun alasan untuk mengabaikan dan menepikan PKL. Mereka kata Didu, adalah bagian dari kelompok pemilih yang signifikan.

Mengabaikan mereka berarti kehilangan potensi dukungan politik yang kuat.

”Dengan jumlah mereka yang besar, PKL memiliki kekuatan suara kolektif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Dan sebagai anggota aktif komunitas, PKL memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi politik,” tandas Didu.

Karena itu, dengan menggagas roadshow pemetaan isu strategis dari PKL ini, Mi6 ingin agar para pedagang kaki lima tidak lagi diabaikan.

Ke depan, PKL harus mendapatkan kebijakan yang adil yang pada akhirnya dapat mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk mereka.

Apalagi, jika peran mereka dalam mengurangi angka kemiskinan sama sekali juga tak boleh diabaikan.

”Jangan pernah lupa. Bagi banyak orang kita, menjadi pedagang kaki lima adalah jembatan keluar dari kemiskinan. PKL menciptakan peluang usaha mikro yang berharga dan mengubah keterbatasan menjadi kesempatan,” kata Didu.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ( APKLI ) NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima.

“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” Kata Abdul Majid.

Lebih jauh Abdul Majid mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.

Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur.

Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman.

Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

Majidpun menjelaskan, ada banyak contoh yang memungkinkan untuk diterapkan.

Dari dalam negeri misalnya, layak menjadi rujukan bagaimana Pemerintah Surabaya selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, menerapkan kebijakan yang inklusif terhadap PKL dengan menyediakan lokasi khusus dan fasilitas pendukung, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan PKL tetapi juga keindahan dan kenyamanan kota.

Sementara dari luar negeri, layak ditiru bagaimana Pemerintah Kota Seoul di Korea Selatan, melibatkan PKL dalam perencanaan dan pengelolaan ruang kota untuk menciptakan area yang khusus untuk PKL sehingga mengurangi konflik ruang dan meningkatkan kondisi kerja mereka.

”Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid.***

Kategori
Nasional

Mi6 Tolak Wacana Pembubaran Musik ‘Erotis’ Kecimol, Ini Alasannya!

CERAKEN.ID – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menolak larangan atau pembubaran kesenian musik Kecimol di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Belum lama ini Kecimol yang menampilkan penari erotis beredar di media sosial sehingga memicu pro kontra dan permintaan untuk ditertibkan dan bahkan dibubarkan.

Beberapa pemerintah daerah di Lombok telah mengkaji penertiban dan bahkan pelarangan Kecimol di jalanan.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto menolak rencana penertiban dan pembubaran Kecimol.

Didu sapaan akrab Direktur Mi6 mengatakan wacana pembubaran Kecimol dengan alasan sering membuat keributan atau kegaduhan dinilai terlalu berlebihan. Kecimol kata Didu merupakan kesenian rakyat yang dapat dinikmati masyarakat kelas bawah. Sehingga tidak adil jika itu dibubarkan.

“Jadi soal kegaduhan akibat Kecimol ini yang seharusnya diperbaiki adalah kedewasaan masyarakat sebagai penikmat seni, bukan justru kesenian (Kecimol) itu yang dibubarkan,” katanya, Kamis, 6 Juni 2024.

Kegaduhan merupakan risiko dari hiburan jalanan. Tidak hanya Kecimol, tapi kegaduhan juga dapat terjadi pada Gendang Beleq atau saat Nyongkolan. Artinya, mindset masyarakat selaku penikmat kesenian yang mesti berubah, bukan justru menghilangkan kesenian itu sendiri.

Kemudian soal Kecimol yang kerap kali menampilkan penari erotis, Didu menggarisbawahi bahwa Kecimol merupakan kesenian kontemporer Lombok, di mana kesenian tidak bersentuhan dengan etika atau moral. Kesenian itu adalah soal estetika bukan etika.

“Kesenian itu tidak bicara soal etika. Itu murni estetika, murni ekspresi,” ujarnya.

Analogi bisa diambil di bidang olahraga seperti renang wanita, lompat indah putri, lompat galah putri dan bahkan voli pantai yang menampilkan atlet wanita berpakaian terbuka. Jika soal olahraga pun harus ditarik ke ranah etika, maka hampir sama dengan kasus Kecimol. Karena cabang-cabang olahraga tersebut menampilkan perempuan dengan kostum terbuka.

“Artinya apa, ya kedewasaan masyarakat yang perlu diperbaiki. Mereka menikmati kesenian sebagai hiburan atau menikmati tontonan erotis,” ujarnya.

“Sekali lagi kesenian tidak berurusan dengan moral, yang berurusan dengan moral itu agama. Kesenian bukan ranah etik tapi estetika. Kesalahan yang fatal jika kesenian dikaitkan dengan ranah etik. Mereka yang sering kaitkan kesenian dengan ranah etik itu tidak paham budaya. Kesenian murni ekspresi,” jelasnya.

 

Hiburan Rakyat Jelata

 

Didu mengatakan para pelaku usaha Kecimol merupakan masyarakat kelas bawah yang tersisih secara sosial ekonomi. Pemerintah mestinya mendukung masyarakat tersebut menyambung hidup dengan melestarikan kesenian kontemporer.

Hiburan Kecimol merupakan hiburan masyarakat kelas bawah yang dapat dinikmati oleh semua lapisan. Masyakakat pelosok yang tinggal di lingkungan sepi hiburan dan jauh dari gemerlap kota, tentu sangat diuntungkan dengan kehadiran kesenian kontemporer ini.

Apalagi saat ini kesenian tradisional Lombok nyaris saja hampir punah karena minimnya bantuan pemerintah. Seperti Wayang Sasak maupun penatah wayang yang nyaris tidak mendapat bantuan pemerintah.

“Alih-alih membantu melestarikan kesenian, eh justru mau dibubarkan. Kok ruwet sekali,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram resmi melarang kesenian musik tradisional Lombok, Kecimol. Hal tersebut karena orkes musik jalanan tersebut dinilai sering menampilkan penari erotis dan kemacetan. Menyusul juga daerah-daerah lain di Lombok saat ini tengah mempertimbangkan rencana mengatur kesenian Kecimol.

Sejarah Singkat

Kecimol diketahui merupakan suatu kesenian tradisional yang terbentuk berdasarkan akulturasi budaya dengan budaya luar. Kecimol adalah seni kontemporer yang merupakan produk masa kini sebagai bagian dari akulturasi budaya akibat aksi interaksi dengan budaya lain.

Akulturasi budaya dimaksud yaitu budaya Eropa yang bermula dari drum band. Dari drum band tersebut, muncul ide untuk membentuk kesenian baru yang dikenal dengan Kecimol.

Dilansir dari koranntb.com, Kecimol berkembang pertamakali dari Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Kecimol mulai dikenal sekitar era 80-an dan mulai berkembang menjadi seni hiburan saat Nyongkolan atau tradisi mengantar pengantin suku Sasak. Dahulu Kecimol dikenal dengan nama Esot.

Dulunya Kecimol digunakan untuk menghibur masyarakat yang sedang bergotong royong di masjid atau sedang bekerja di sawah, yang kemudian mulai digunakan di acara perkawinan.

Kategori
Berita Mitra Uncategorized

FGD Mi6 : Isu Politik, Jagung, hingga Krisis Air di Bima Menjelang Pilgub NTB 2024

CERAKEN.ID – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali melanjutkan roadshownya. Usai mengunjungi Tana Samawa, kali ini Mi6 bertolak ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di kota yang mayoritas dihuni penduduk suku asli Mbojo itu, Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Sama dengan di Sumbawa, Mi6 hendak mendengar dari lebih dekat sejumlah isu strategis yang ada di masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. FGD digelar di Rumah Bakso Depot 76 Kelurahan Panggi, Kota Bima pada Minggu (2/6/2024) sore. Bertindak sebagai Moderator FGD yakni Aktivis Abdul Majid.

Dalam sambutannya, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menggarisbawahi bahwa gerakan yang dilakukan Mi6 tidak berkaitan dan afiliatif dengan calon tertentu yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.

Dalam FGD tersebut, Mi6 mengundang puluhan jurnalis yang ada di Kota Bima dan sekitarnya.

“Perlu kami sampaikan kepada publik, bahwa Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja,” kata Didu di hadapan puluhan jurnalis di Kota Bima dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Didu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari puluhan jurnalis di Pulau Sumbawa. Didu menerangkan latar belakang yang mendasari digelarnya FGD tersebut.

Menurut Didu, Pilkada Serentak 2024 merupakan momen yang strategis bagi masyarakat untuk melakukan mengartikulasikan, melihat lebih dalam persoalan apa yang masih hinggap di tubuh masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi (baca, Pilgub NTB) yang akan digelar 27 November nanti,” papar Didu di hadapan puluhan jurnalis yang hadir.

Mi6 berpandangan bahwa kontestasi Pilgub NTB merupakan salah satu wadah atau corong bagi masyarakat untuk menyuarakan harapannya. Mi6 hadir di Pulau Sumbawa untuk mendengar lebih dekat “Suara dari Sumbawa” terhadap Pilgub NTB 2024.

“Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Mantan Eksekutif Daerah (ED) Walhi NTB itu mengungkap alasan menggandeng kawan-kawan media. Menurutnya, media merupakan salah satu eksponen yang paham dan punya akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan.

“Kenapa kami menggandeng media? Karena kami menganggap media ini mengetahui betul problem strategis yang ada di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas,” ungkap Didu.

Didu berpesan, dalam kontestasi demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat, media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis dan tentunya independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan.

Dalam FGD-nya, para jurnalis memberikan perspektifnya terhadap beberapa masalah yang dianggap perlu digesa penyelesaiannya oleh pemerintah yang akan menjabat lima tahun mendatang.

Isu-Isu Strategis

Jurnalis Kabaroposisi, Sumarlin mengemukakan kondisi politik yang saat ini berada di Bima menjelang Pilgub NTB 2024. Secara psikologis, Sumarlin mengungkap bahwa masyarakat Bima saat ini masih menunggu sikap politik dan dinamika politik apakah figur yang berasal dari Mbojo bisa maju di Pilgub NTB 2024.

Sejumlah figur dari Mbojo memang saat ini masuk radar untuk tampil di Pilgub NTB 2024. Sebut saja Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Anggota DPR RI Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo, Mantan Ketua PW Muhammadiyah NTB Arsyad Gani, hingga anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 fraksi PKB Mahdalena.

“Masyarakat Kabupaten Bima atau Bima secara umum situasinya masih menunggu, apakah ada tokoh Bima yang diambil sebagai bacawagub atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Bima memang berharap ada tokoh dari Bima yang bisa maju di kontestasi demokrasi Pilgub NTB yang akan digelar pada 27 November 2024.

Sumarlin juga memaparkan pendapat masyarakat soal dinamika terkini Pilgub NTB. Terutama soal kandasnya duet petahana Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalillah atau Zul-Rohmi, kemudian munculnya duet Rohmi-Musyafirin (Rohmi-Firin) yang dinilai cukup mengagetkan.

Selain soal politik, Sumarlin juga menyoroti lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung. Sumarlin juga menyoroti kurang progresifnya atau kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di tempat yang sama, Dedi Jurnalis Berita Bima menyoroti anjloknya harga jagung.

Ia menyinggung kebikakan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbanas) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras.

Dalam Perbanas RI tersebut menetapkan Harga Acuan Pembelian Komoditi Jagung di Produsen Rp. 4.200 dengan Kadar Air (KA) 15%, merivisi HAP yang diatur dalam Permendag Nomor 7 tahun 2020 yang hanya Rp 3.150. Sementara untuk Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditetapkan menjadi Rp. 5.000 yang sebelumnya Rp. 4.500.

“Soal turunnya harga jagung, ini kekuh kesah para petani kita dengar hampir setiap hari. Ini pasti ada yang bermain. Di lain sisi, pemerintah tidak mampu memaksimalkan fungsi kontrol di lapangan. Ini kan soal serius, pemerintah tidak bisa hadir memberikan rasa keadilan bagi petani,” terangnya.

Di sisi lain, ada ancaman serius yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima dalam proses produksi jagung yakni ancaman krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi lantaran berkurangnya gunung atau bukit yang selama ini menjadi daerah serapan air ketika musim penghujan.

Bukit tersebut dieksploitasi atau dibabat itu kepentingan menanam jagung. Saat ini, kata Dedi dari Berita Bima dari , sejumlah desa/kelurahan di Bima rutin mendapatkan suplai air bersih. Bahkan, di sejumlah titik, warga mulai memberi air dengan harga Rp 5 ribu setiap jerigen. Selain soal air, suhu udara di Bima juga belakangan menjadi kian panas.

Jurnalis-jurnalis lain seperti Irul Jurnalis Taroa info, Ibrahim Liputan 17, Muhaimin Kupas Bima juga memberi perspektif yang menarik dan memberi warna dalam FGD tersebut. Hasil diskusi itu nanti akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindaklanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkiat dinamika politik terkini yang berkembang di NTB.***

Kategori
SOCIAL & POLITIC

Akhir Pekan, Skuad Mi6 akan adakan Road Show di Bima dan Sumbawa Mapping Isu Strategis dan Kerakyatan Pilgub NTB 2024

 

 

CERAKEN.ID -Akhir Pekan ini, Skuad Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 akan melakukan Road Show Mapping Isu Strategis Kerakyatan dan Kampanye Media bersama Tokoh dan Jurnalis Sumbawa dan Bima untuk menyemarakkan gelaran Pemilihan Gubernur ( Pilgub ) NTB, 27 November 2024.

Tujuan diadakan Mapping Isu Strategis menggunakan Fokus Grup Diskusi ( FGD ) agar isu – isu strategis yang menjadi ciri dan karakter khas dimasing-masing wilayah tersebut bisa teraktualisasi dan menjadi perhatian dalam kontestasi Pilgub NTB.

“Beragam isu-isu Strategis di Sumbawa dan Bima perlu diaktulisasikan agar pada kepemimpinan Gubernur NTB hasil Pilgub 2024 bisa mendapatkan perhatian yang adil dan setara,” kata Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH kepada media, Rabu 29 Mei 2024.

Menurut Lelaki yang akrab disapa didu menggarisbawahi bahwa Pilgub NTB 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan kampanye isu isu strategis secara simultan agar segera mendapatkan respon yang cepat dari kandidat yang sedang berkompetisi tersebut.

“Isu tentang kesetaraan Gender dan Peran Perempuan masih cukup relevan digaungkan agar partisipasi kaum perempuan tidak identik dengan urusan domestik semata,” ujar didu sembari menambahkan perempuan perlu diberikan peluang yang sama dalam mengaktualisasikan bakat dan kemampuannya dalam semua bidang kehidupan tanpa ada diskriminasi.

Didu melanjutkan selain isu perempuan , isu yang menyangkut pemenuhan hajat hidup orang banyak yang menyangkut pemerataan pembangunan, khususnya dikalangan rakyat miskin dan marginal perlu tetap dikedepankan.

“Bantuan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat miskin perlu diperbanyak cakupannya ditengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok,” ujar didu.

Selain itu didu menambahkan terkait isu pelestarian lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian yang serius di pulau sumbawa agar generasi mendatang mewarisi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

“Pulau Sumbawa perlu merekonstruksi ulang penataan kawasan penyangga alam dengan cara melakukan reboisasi / penghijauan agar tumbuh kembali tegakan pohon-pohon sebagai kawasan reservatoir menahan banjir dan bencana lainnya,” kata pria yang pernah menjadi eksekutif daerah Walhi NTB.

Didu menambahkan ditengah serbuan kemajuan tehnologi dan serbuan budaya global perlu dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis.

“Sumbawa – Bima memiliki seni kebudayaan dengan ciri karakteristiknya yang perlu diperkuat dan dilestarikan agar tidak punah oleh kemajuan jaman,” ungkapnya.

Agar harapan dan keinginan terkait isu strategis kewilayahan itu menjadi perhatian , maka diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kepedulian dan empati terhadap hal tersebut.

“Tentu masyarakat Pulau Sumbawa yang terdiri diwakili oleh entitas samawa dan mbojo bisa menguji calon pemimpinnya lewat kajian isu strategis tersebut,” tukas didu.

Terakhir didu menekankan Road Show Skuad Mi6 dipulau Sumbawa ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa momentum Pilgub NTB dapat dijadikan panggung depan bagi rakyat Sumbawa untuk mulai memikirkan isu keberlanjutan dalam memajukan daerah untuk kesejahteraan bersama sekaligus menjadi catatan tinta merah bagi calon gubernur ntb untuk konsisten dan taat dalam menyerap aspirasi rakyat.

“Melalui Road Show Mapping Isu Strategis di Pulau Sumbawa ini, setidaknya Mi6 ingin berbagi peran dengan stakeholder lainnya dalam mewarnai Pilgub NTB 2024 agar berlangsung semarak dan mencerahkan,” Pungkas didu.***

Kategori
Berita Pemilu Ceraken Viral SOCIAL & POLITIC

 Kontestasi Pilgub NTB 2024 Dinilai Minus Terobosan Isu Kerakyatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon. Pilgub NTB 2024 diprediksi antara empat hingga 6 paslon.

MATARAM (ceraken.id) – Gonjang-ganjing Pilkada serentak di NTB memantik beragam spekulasi dan narasi. Apalagi pasca deklarasi pasangan calon dan ataupun yang sedang mencari pasangan dan partai pengusung.

Sayangnya, Lembaga Kajian Sosial -Politik Mi6 menilai makin kesini situasi menjelang Pemilihan Gubernur NTB 2024 semakin tidak menarik untuk pencerahan maupun ekpektasi sosial politik kemasyarakatan . Hal ini karena isu yang dilontarkan oleh bakal calon kontestan lebih banyak mengekplore kekuatan dan kelebihan dirinya secara personal disertai gimmick klisenya.”Menjelang menuju Pilkada Gubernur NTB , 27 November 2024 , Mi6 tidak menemukan intensitas isu – isu human interest yang dilontarkan oleh Cagub sebagai bentuk komitmennya sebagai Pemimpin yg kelak akan melayani rakyat. Justru isu yang dibangun terkesan elitis dan berjarak dengan isu kerakyatan ,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto dalam siaran persnya yang diterima CERAKEN.ID, Sabtu (4/5).

Menurut Bambang Mei , para bakal calon Gubernur NTB tersebut hanya sebatas melontarkan Jargon-Jargon yang tidak secara spesifik membranding isu isu populis dan kerakyatan yang berkaitan dengan hajat hidup Rakyat NTB”Test the water terlalu monoton sehingga publik tidak memiliki second opini terhadap gagasan dan pemikiran pembaharuan dari Calon Gubernur NTB diluar Petahana,” ujar Didu panggilan akrab Direktur Mi6.

Selanjutnya didu menambahkan paska video Zul Rohmi beredar beberapa hari yang diasumsikan kuat sebagai Zul Rohmi Jilid II, praktis pertarungan Pilgub NTB sudah selesai.”Jika Zul Rohmi jilid II benar adanya , maka pertarungan Pilgub NTB 2024 sudah End Game. Yakni Zul Rohmi jilid II sulit dikalahkan karena elektabilitas dan popularitaanya sangat kuat di hati Masyarakat NTB,” ulasnya.

Meskipun demikian didu tidak menampik jika dalam Pilgub ntb mendatang akan diwarnai kejutan-kejutan tak terduga diluar prediksi semua pihak termasuk lembaga survei. Yakni munculnya paslon yang mampu menggreber isu dan nemanfaatkan celah kelemahan lawan politik secara optimal.”Peluang memenangkan Pilgub NTB oleh non petahana tetap terbuka asal tidak egois, merasa sudah populer dan kuat di dukung rakyat meskipun tidak turun atau melakukan operasi teritorial day by day,”papar Didu.

Bercermin pada situasi Pilgub NTB 2018 , dimana kala itu Zul Rohmi dianggap Calon Underdog yang sulit memenangkan pertarungan Pilgub NTB, tapi diluar dugaan Zul Rohmi justru unggul telak dng suara 800 ribuan atau 31 % .”Resepnya Zul Rohmi unggul saat itu rajin jalan menemui rakyat sehari 15 – 30 titik every day plus menempatkan kuda troya,” kata didu.

Didu melanjutkan di Pilgub NTB 2024, diduga akan terjadi anomali dan ketidakjelasan paslon yang maju secara determinan. Kalaupun ada hanya sebatas penjajagan dan komunikasi politik dengan Parpol. Hal ini dikarenakan sulitnya memastikan siapa calon yang benar-benar siap maju dan bertarung dalam Pilgub NTB 2024.”Beberapa Paslon sudah mendaftar tapi parpol belum memastikan secara jelas dan tegas siapa jagoannya di pilgub ntb mendatang,” tegasnya.

Masih berjaraknya keinginan antara Cagub NTB dengan Parpol bisa jadi karena belum adanya kemistri kepentingan yang sama.”Kalaupun hari parpol sudah membuka pendaftaran untuk pilkada , tapi greget maupun situasinya terkesan biasa saja,” tambahnya.

Didu memprediksi jika calon penantang petahana untuk Pilgub NTB 2024 gerakannya masih standart tidak out of the box akan makin sulit mengatasi duet duo doktor tersebut.”Jika langkah awal saja terkesan biasa-biasa saja , maka langkah selanjutnya patut di duga tidak ada kejutan yang out of the box,” imbuh didu.

Terakhir didu menambahkan masih ada waktu dan kesempatan bagi calon non petahana untuk bisa revans dan memenangi Pilgub NTB asalkan ada terobosan isu yg menjadi perekat bagi semua kepentingan dan rakyat. Isu perekat itu penting untuk menjadi energi baru dalam membangun kepercayaan pemilih yang lebih luas dan holistik.”Jika situasi kontestasi Pilgub NTB masih datar dan minim gebrakan – gebrakan yang tidak biasa, maka rakyat tidak akan memperoleh pencerahan politik apapun,” pungkasnya.