Kategori: Hukum dan Kriminal

LOMBOKEDITOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Proyek ini dikelola oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyampaikan bahwa KPK telah memulai penyidikan kasus ini sejak tahun 2023 dan telah menetapkan dua tersangka, yakni seorang penyelenggara negara dan satu individu dari BUMN. “Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan telah menetapkan dua tersangka yaitu satu dari penyelenggara negara dan satu lainnya dari BUMN,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Namun, Tessa belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas tersangka dan detail perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dia menyatakan bahwa detail perkara akan diumumkan setelah penyidikan selesai. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 19 miliar rupiah.

Hari ini, KPK mulai memeriksa saksi terkait perkara tersebut. Penyidik KPK memeriksa Ahli Struktur dari PT Qorina Konsultan Indonesia, Ika Ari Setiawan, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Meski demikian, Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, terutama dalam proyek-proyek penting yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti pembangunan shelter tsunami yang bertujuan melindungi warga dari bencana.***

LOMBOK TENGAH (ceraken.id) – Satuan Reskrim Polres Lombok Tengah menahan Ketua LSM Sasaka Nusantara Lalu Ibnu Hajar dan anggotanya Emon dalam kasus pengeroyokan Ketua Forum BKD/BKK Lombok Tengah M Istakim Mawali.

Penahanan itu dilakukan setelah Lalu Ibnu Hajar bersama Emon ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Sub Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Akibat pengeroyokan tersebut, Istakim mengalami luka serius pada bagian lutut kanan.

“Kedua pelaku adalah Lalu Ibnu Hajar (LIH) dan DS alias Emon sudah kami tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi dua alat bukti. Keduanya juga langsung ditahan penyidik,” jelas Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat di Praya, Minggu (5/5/2024).

Ia mengatakan, pihaknya akhirnya menetapkan dua orang sebagai pelaku utama berdasarkan hasil penyelidikan terhadap para terduga pelaku pengeroyokan.

Dalam penyelidikan sebelumnya, Sat Reskrim Polres Lombok Tengah telah mengamankan 10 orang.

Berdasarkan proses penyelidikan, delapan pelaku lainnya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan.

“Kedua tersangka merupakan warga Kecamatan Pujut, LIH adalah ketua LSM Sasaka Nusantara sedangkan DS alias E adalah anggotanya,” ujar Kapolres.

Diketahui, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di salah satu rumah makan di Praya, pada hari Jumat (4/5/2024) sekitar pukul 13.30 Wita.

Pada saat itu korban sedang menghadiri acara mediasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak LSM Sasaka Nusantara.

“Melalui kesempatan ini juga, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas lombok tengah, dengan situasi yang tetap kondusif akan memancing investor masuk dan memajukan lombok tengah”, beber kapolres.

Lalu Ibnu Hajar dan Emon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai 4 sampai dengan 23 Mei 2024.

Lalu Ibnu menyerahkan penetapan tersangka dan penahanannya kepada keluarga dan kuasa hukumnya dan berharap ada upaya damai.

“Mari kita saling memaafkan, kita sama-sama Khilaf. Kami bersama teman-teman, keluarga dan Kuasa Hukum berupaya untuk damai dan saling memaafkan,” harap Ibnu Hajar.

Ketua Forum BKD Lombok Tengah langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Lombok Tengah dan telah menjalani Visum dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai pelapor.

Istakim mengatakan, pengeroyokan diawali oleh pertemuan mediasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan LSM Sasaka Nusantara.

Hal ini karena LSM Sasaka Nusantara tidak terima terhadap penjelasan terkait dengan klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan yang gagal bayar.

Dikatakannya, yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap dirinya yakni Ketua LSM Sasaka Nusantara Lalu Ibnu.

“Ibnu menendang dan tidak ada yang sempat memukul dan leher saya di tinting dikunci dari belakang sehingga saya tidak bisa melawan, kemudian lutut saya ditendang dari belakang itu yang membuat fatal sehingga saya tidak bisa berdiri,” jelas Istakim.

“kemudian setelah saya jatuh saya diinjak-injak sampai terlempar ke luar pintu sampai anak saya yang sekarang ikut jadi saksi bersama Pak Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah ikut melerai dan saya terlempar sampai keluar pintu sambil ditarik,” pungkas Istakim.**(

MATARAM (ceraken.id)- Belasan pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras (Miras) di beberapa kafe dan lokasi tongkrongan di Kota Mataram pada Sabtu (4/5/2024), diamankan dalam razia yang digelar Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Mataram. Dalam operasi tersebut, sebanyak 16 pelajar laki-laki dan 1 pelajar perempuan berhasil diamankan.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol I Made Yogi Purusa Utama, menegaskan, para pelajar yang terjaring dalam razia tersebut masih berstatus sebagai siswa SMA, bahkan ada beberapa yang masih berstatus sebagai siswa SMP. Mereka tidak hanya diamankan untuk diberikan bimbingan, tetapi juga dipanggil orang tua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan bersama.

“Disamping tengah konsumsi Miras juga usianya masih pelajar SMA dan bahkan ada beberapa orang pelajar SMP sehingga kita amankan untuk diberikan bimbingan serta memanggil pihak orang tua / keluarga agar dapat melakukan pembinaan bersama-sama,” katA Kompol Yogi.

“Peran serta orang tua dan guru sangat penting dalam membimbing anak-anak untuk menghindari melakukan hal-hal yang dapat merusak diri dan masa depannya,” tambah Kompol Yogi.

Imbauan pun disampaikan kepada seluruh orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama yang masih berusia pelajar, guna mencegah penyalahgunaan Miras dan perilaku menyimpang lainnya.***

DOMPU (ceraken.id)- Guru saat ini, banyak yang tidak berani berinovasi dalam memajukan dunia pendidikan. Ancaman kriminalisasi, akibat menegur siswanya yang dinilai nakal. Agar terbangun pemahaman hukum terhadap guru, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, M Carel W, akan memberikan pemahaman hukum bagi guru-guru yang bernaung di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dompu.

“Modus operandi, aturan, ancaman pidana dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan tugas, menjadi materi pertama yang disampaikan oleh Pak Kajari,” kata Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Dompu, Joni Eko Waluyo, Kamis (2/5/2024).

Selain itu, dalam kegiatan yang akan diikuti anggota PGRI ini, kata Joni, Kajari juga menyampaikan materi tentang Keadilan Restoratif Kejaksaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak anak yang berhadapan dengan Hukum.

Selain itu, materi yang disampaikan Kajari juga memberikan materi tentang program Jaksa Masuk Sekolah, Pelayanan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejari Dompu yang dapat diakses di Website halojpn.id atau melalui gojpn-kejaridompu.id.

“Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sebagai guru dan beberapa tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini baik secara nasional maupun terkhusus di Kabupaten Dompu seperti senjata tajam, bullying dan cyber bullying, kekerasan, pencabulan dan persetubuhan terhadap anak,” katanya.

Joni berharap, kegiatan serupa akan sering digelar untuk menambah pengetahuan hukum bagi guru-guru. Joni berharap, dengan pemahaman hukum yang benar, guru-guru ini terhindar dari persoalan hukum, baik menjadi menjadi korban kriminalisasi maupun menjadi pelaku.***